Jakarta, 23 Juli 2025 – Badan POM melalui Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif menyelenggarakan Webinar Hybrid “Membangun Budaya Pelaporan untuk Mewaspadai Peredaran Obat Substandar dan Ilegal” pada Rabu, 23 Juli 2025. Kegiatan ini adalah bagian dari refreshment pelaporan obat substandar dan ilegal termasuk palsu melalui aplikasi BPOM Mobile, dengan sasaran utamanya adalah tenaga kesehatan yang berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan.
Kegiatan dilaksanakan secara hybrid di Jakarta dan diikuti lebih dari 1.000 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas apoteker, dokter, dan perawat yang telah terdaftar sebagai pengguna aktif aplikasi BPOM Mobile. Turut hadir perwakilan dari seluruh UPT BPOM di Indonesia dan organisasi profesi seperti HISFARDIS, HISFARSI, HISFARMA, dan HISFARKESMAS. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama antara Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP dengan Badan Diklat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).
Dalam sambutannya, Deputi I BPOM, dr. William Adi Teja, MD., B.Med., M.Med., menegaskan pentingnya kontribusi tenaga kesehatan dalam menjaga mutu obat yang diterima pasien. “Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan dan penyerahan obat kepada pasien, termasuk melaporkan kecurigaan terhadap obat substandar dan ilegal. Kompetensi dan intuisi tenaga kesehatan merupakan fondasi kuat bagi sistem deteksi dini yang efektif,” tegasnya.
Sebagai keberlanjutan pilot project WHO terkait pelaporan obat substandar dan palsu, sejak tahun 2020, Badan POM telah menyediakan kanal resmi pelaporan khusus bagi tenaga kesehatan melalui aplikasi BPOM Mobile, yakni melalui fitur “Pelaporan Nakes”. Laporan yang masuk telah membantu BPOM mengidentifikasi berbagai kasus, seperti obat substandard karena kosong dalam kemasan, etiket rusak, hingga dugaan pemalsuan obat. Namun demikian, berdasarkan monitoring dan evaluasi, angka pelaporan masih tergolong rendah dibandingkan jumlah akun tenaga kesehatan yang telah terdaftar. Oleh karena itu, kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman teknis, meningkatkan keberanian, dan membangun budaya pelaporan yang lebih proaktif di lingkungan tenaga kesehatan.
Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, Mimin Jiwo Winanti, dalam laporannya menyampaikan bahwa webinar ini tidak hanya menyasar aspek teknis pelaporan, tetapi juga mendorong penguatan peran tenaga kesehatan dalam perlindungan masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup tren pelaporan hingga pertengahan 2025 dimana dari trend tersebut masih sangat kecil tenaga kesehatan yang melaporkan dugaan obat substandar dan palsu, pemanfaatan fitur pelaporan pada BPOM Mobile, serta prosedur tindak lanjut oleh BPOM atas setiap laporan yang diterima. Para peserta juga diberikan pembekalan oleh Ketua Tim Kerja Penilaian dan Bimtek Fasilitas Distribusi ONPP-Kirwanto mengenai pengenalan karakteristik obat substandar, alur distribusi yang sesuai dengan CDOB, detail aplikasi dan pelaporannya, serta hak dan kewajiban pelapor dalam sistem pengawasan post-market.
Kegiatan menghadirkan narasumber dari berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Direktur Cegah Tangkal BPOM - Irwan, dan perwakilan dari praktisi industri farmasi PT Glaxo Wellcome Indonesia (GSK). Seluruh rangkaian acara juga ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube agar dapat menjangkau lebih luas kalangan tenaga kesehatan di daerah.
Sebagai bagian dari penguatan profesionalisme tenaga kesehatan, peserta yang mengikuti kegiatan ini mendapatkan sertifikat Satuan Kredit Profesi (SKP) dari Kementerian Kesehatan RI, yang terintegrasi melalui platform Satu Sehat SDMK.
Melalui kegiatan ini, BPOM menegaskan komitmennya untuk terus memperluas literasi pelaporan dan mendorong budaya pelaporan yang aktif, bertanggung jawab, dan berintegritas di kalangan tenaga kesehatan. “Mari kita teguhkan komitmen bersama bahwa setiap tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam penyerahan obat yang bermutu, berkhasiat, dan aman kepada masyarakat. Jadikan pelaporan melalui BPOM Mobile sebagai bagian dari budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab,” pungkas dr. William.
