Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengajak Fasilitas Pengelola Kefarmasian(FPK) atau Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) di wilayah Sumatera Selatan untuk memperkuat pemenuhan standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Kegiatan ini dilaksanakan melalui dialog yang diselenggarakan pada 22 April 2026 di Aula Balai Besar POM di Palembang.
Dialog tersebut menghadirkan narasumber, yaitu Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (Bayu Wibisono, S.Si., Apt. MAB), Ketua Tim Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat, Bahan Obat, dan NPP (Kirwanto, S.Farm., Apt.) serta Ketua Tim Instalasi Farmasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Apt. Dedi Trisaputra, S. Farm, M.Kes). Kegiatan diikuti oleh perwakilan 17 Dinas Kesehatan di Sumatera Selatan, baik secara luring maupun daring, sebagai bentuk komitmen bersama dalam penguatan tata kelola distribusi obat pemerintah.
FPK memiliki peran strategis dalam rantai pasok obat pemerintah, terutama dalam pengelolaan penyimpanan, pendistribusian, serta pemenuhan kebutuhan obat program di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat umum kaitan program-progra pemerintah. Oleh karena itu, penerapan standar CDOB di lingkungan FPK menjadi faktor penting untuk memastikan selain obat harus tersedia di layanan kesehatan, mutu, keamanan, dan khasiat obat juga tetap terjaga hingga diterima oleh masyarakat.
Dalam dialog tersebut, peserta membahas berbagai aspek penerapan CDOB, termasuk sharing session dari FPK Kabupaten Musi Banyuasin yang telah berhasil mendapatkan Surat Pengakuan Penerapan CDOB sejak Tahun 2021 lalu. Forum ini juga menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi tantangan di lapangan, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan daerah.
Melalui sinergi antara BPOM dan FPK, diharapkan distribusi obat pemerintah di Sumatera Selatan dapat semakin andal, aman, dan terstandar. Ke depan, BPOM akan terus mendorong pembinaan dan pendampingan berkelanjutan kepada fasilitas distribusi, termasuk FPK, sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan obat nasional dan peningkatan perlindungan masyarakat.
