BPOM Perkuat Kebijakan Pengelolaan Obat di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket melalui Sinergi Lintas Sektor

12-10-2026 Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP Dilihat 52 kali

Jakarta, 2 Oktober 2026 – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat kebijakan pengelolaan obat di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket (HSM) melalui Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kebijakan Pengelolaan Obat di HSM pada Rabu, 30 September 2026. Kegiatan ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi serta menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan obat di HSM.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor ini merupakan bagian dari upaya BPOM untuk memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan obat di HSM sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui forum ini, BPOM juga memperoleh masukan mengenai kondisi, tantangan, dan kebutuhan di lapangan sebagai bahan tindak lanjut dan penguatan kebijakan ke depan.

Kolaborasi Lintas Sektor

FGD dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, asosiasi dan organisasi profesi, pelaku usaha, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman yang selaras mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan obat di HSM.

Setelah pemaparan mengenai kebijakan pengelolaan obat di HSM dan fasilitas lainnya, diskusi berlangsung secara interaktif. Peserta menyampaikan pandangan dan pengalaman terkait ketersediaan dan kompetensi tenaga kefarmasian, mekanisme pengelolaan obat, pengadaan dan penyaluran obat, penerapan standar pengelolaan, serta pelaksanaan pengawasan di daerah.

Masukan untuk Penguatan Kebijakan

Berbagai pandangan dan pengalaman yang disampaikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi, asosiasi, pelaku usaha, dan UPT BPOM menjadi masukan penting bagi BPOM dalam memetakan kondisi implementasi dan tantangan pengelolaan obat di HSM.

Masukan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan tindak lanjut dan penyempurnaan kebijakan, sehingga pengelolaan obat di HSM tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan kondisi di lapangan.

Melalui FGD ini, BPOM terus mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung penerapan kebijakan pengelolaan obat di HSM serta memastikan obat dikelola secara aman, bermutu, dan sesuai ketentuan.

Sarana