Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (ONPP) kembali melanjutkan rangkaian Dialog Penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian Pemerintah (FPK) melalui pelaksanaan kegiatan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada 4 Juni 2026 di Jakarta secara luring.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kajian nasional untuk memetakan kesiapan FPK dalam menerapkan CDOB. Sebelumnya, dialog serupa telah dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan pada Bulan April 2026 dan Surabaya, Jawa Timur pada Bulan Mei 2026 untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi CDOB di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam sambutannya, Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, Bapak Bayu Wibisono menegaskan bahwa penerapan CDOB merupakan tanggung jawab seluruh pengelola distribusi obat, baik sektor swasta maupun pemerintah. Hal ini sejalan dengan penguatan sistem pengawasan obat nasional dalam kerangka WHO-Listed Authority (WLA), yang menekankan penerapan standar yang setara untuk menjamin mutu, keamanan, dan ketertelusuran obat hingga ke masyarakat.
Dialog diikuti oleh perwakilan FPK dari Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta UPT BPOM terkait. BPOM juga menghadirkan narasumber dari perwakilan FPK Kabupaten Tangerang, Ibu Dwi Wijayanti Rifadina untuk sharing best practice proses FPK memperoleh surat keterangan penerapan CDOB serta manfaat yang dirasakan dengan adanya implementasi CDOB yang menyeluruh. Selain itu, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, bentuk struktur yang menunjang penerapan optimal, penguatan sumber daya manusia, pengelolaan obat program, hingga kebutuhan dukungan kebijakan dan pembiayaan.
Melalui rangkaian dialog ini, BPOM berharap dapat memperoleh masukan yang komprehensif untuk menyusun strategi pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif, sehingga penerapan CDOB pada FPK dapat berjalan secara bertahap, berkelanjutan, dan selaras dengan upaya penguatan tata kelola distribusi obat nasional demi perlindungan kesehatan masyarakat.
