Semarang, 2 Oktober 2025 —Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor bersama Balai Besar POM di Semarang menyelenggarakan Forum Dialog Sertifikasi CDOB bersama Kakak Asuh CDOB dan Pengurus Hisfardis Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program SMART CDOB, yang berfokus pada pendampingan dan penguatan kapasitas fasilitas distribusi obat di daerah.
Forum yang dihadiri oleh Ketua dan jajaran pengurus Hisfardis Jawa Tengah, tim sertifikasi BBPOM Semarang, serta perwakilan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP ini menjadi wadah komunikasi antara regulator dan pelaku usaha distribusi obat untuk membahas isu-isu strategis terkait implementasi Standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Tahun 2025.
SMART CDOB dan Sinergi Kakak Asuh
Melalui program SMART CDOB, Hisfardis Jawa Tengah berperan aktif sebagai Kakak Asuh CDOB yang mendampingi PBF baru maupun lokal dalam memenuhi standar sertifikasi CDOB.
Program pendampingan lokal oleh Hisfardis Jawa Tengah juga tersedia, seperti TEMAN CAPA (konsultasi CAPA) dan NGOBROL HISFARDIS (workshop/bimtek) yang menjadi wadah pembelajaran bagi anggotanya. BBPOM Semarang juga menilai perlu adanya forum lainya seperti bimtek atau forum membahas pengelolaan obat yang melibatkan dokter, fasilitas distribusi, fasilitas pelayanan, dan regulator agar terjadi penyamaan persepsi dan sinergi pengawasan lintas sektor.
Regulasi dan Isu Distribusi Obat Terkini
Pembahasan turut menyoroti perkembangan regulasi, termasuk ketentuan bahwa PSEF (Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi) yang melakukan distribusi obat secara daring wajib memiliki izin dan sertifikat CDOB. Selain itu, forum juga menyinggung kewajiban fasilitas distribusi untuk memantau pola transaksi obat, validitas surat pesanan, serta mekanisme pemusnahan obat yang harus disaksikan minimal oleh salah satu instansi terkait.
Isu lapangan lain yang mencuat adalah:
-
Pembahasan permasalahan sistem pendistribusi obat melalui e-katalog karena sering terjadi kendala administratif serta tidak jelasnya Rencana Kebutuhan Obat (RKO).
-
Minimnya jumlah PBF di wilayah perifer membuat sebagian distribusi diambil alih oleh apotek atau toko obat.
-
Terdapat kesulitan pemantauan distribusi obat program BPJS, karena PBF tidak dapat memastikan apakah penyerahan obat dilakukan sesuai peruntukan pasien BPJS.
Kolaborasi Lintas Organisasi untuk Penguatan Implemantasi CDOB dan Pengawasan Distribusi Obat
Forum dialog ini mendapat apresiasi tinggi dari peserta dan dianggap efektif dalam memperkuat koordinasi serta menggali kesenjangan implementasi CDOB di lapangan.
Kegiatan kolaborasi lintas organisasi profesi seperti Hisfardis, Hisfarin, dan Hisfarmasi perlu ditingkatkan guna memperkuat pengawasan distribusi obat. Melalui forum seperti ini, BPOM mendorong terjalinnya komunikasi yang berkesinambungan antara regulator, organisasi profesi, dan pelaku usaha distribusi obat. Ke depan, kegiatan koordinasi teknis dan dialog serupa akan terus diperluas ke berbagai daerah sebagai wadah pembahasan isu dan kendala teknis di lapangan, guna memperkuat penerapan Standar CDOB secara merata di seluruh Indonesia.
