Jakarta – Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (ONPP) kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik pada 21 Mei 2026 di Hotel DoubleTree Kemayoran, Jakarta. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring melalui Zoom tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, media massa, dan pengguna layanan untuk bersama-sama memberikan masukan dalam penyempurnaan pelayanan publik.
Penyelenggaraan forum ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyusunan, penetapan, dan reviu standar pelayanan. Melalui forum ini, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP berupaya memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan pelayanan yang dijalankan sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilaksanakan.
Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, dr. William Adi Teja, MD., B.Med., M.Med. Dalam sambutannya, beliau menyoroti pentingnya transformasi pelayanan publik di era digital. Saat ini, layanan konsultasi di Indonesia masih didominasi oleh metode tatap muka, sementara sejumlah negara telah mengoptimalkan layanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Oleh karena itu, forum konsultasi publik menjadi sarana yang strategis untuk menghimpun berbagai pengalaman, masukan, dan harapan dari para pemangku kepentingan. "Melalui kolaborasi antara pemerintah dan para pelaku usaha, diharapkan tercipta perbaikan dan inovasi pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara optimal," ujarnya.
Lebih lanjut, Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, Bayu Wibisono, S.Si., Apt., M.A.B., menyampaikan perkembangan pelayanan publik yang telah dilakukan Direktorat, termasuk berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Beliau menjelaskan bahwa sertifikasi CDOB tidak hanya berperan dalam menjaga mutu distribusi obat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan. Dengan penerapan CDOB, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperkuat daya saing, dan mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Direktur juga menyampaikan bahwa hasil Indikator Kinerja Utama (IKU) selama periode 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan semakin baiknya kualitas layanan serta meningkatnya kepuasan para pemangku kepentingan.
Forum kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Standar Pelayanan Publik Direktorat oleh Ketua Tim Kerja Sertifikasi, Pendampingan Pelaku Usaha dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Teti Hastati, S.Si., Apt., M.K.M. Beliau menjelaskan sejumlah perubahan yang dilakukan pada standar pelayanan sebagai respons terhadap perkembangan regulasi dan kebutuhan layanan. Beberapa perubahan penting antara lain penyesuaian dasar hukum terkait PNBP, perluasan cakupan pelaku usaha yang dilayani, penyederhanaan empat sertifikat menjadi satu Sertifikat CDOB yang mencakup empat komoditas, serta penyesuaian jam layanan konsultasi dan penambahan layanan prioritas. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan, kepastian, dan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Sesi tanggapan publik dan diskusi menjadi salah satu agenda yang paling dinamis dalam forum ini. Berbagai masukan, apresiasi, serta saran konstruktif disampaikan oleh perwakilan Kementerian Kesehatan, Hisfardis, Hisfarma, Media Voice of Indonesia, Paguyuban Srikandi Harapan Indonesia, Perhimpunan Jiwa Sehat, serta para pengguna layanan yang terdiri dari APJ PBF yang sedang mengajukan sertifikasi maupun resertifikasi CDOB, PSEF, apotek, rumah sakit, dan masyarakat. Diskusi yang berlangsung interaktif tersebut mencerminkan tingginya perhatian para pemangku kepentingan terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan BPOM.
Selain membahas standar pelayanan, peserta juga memperoleh paparan mengenai hasil dan tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025. Hasil survei tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam mengidentifikasi area yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan. Berbagai rekomendasi yang muncul selama forum selanjutnya dirangkum dalam Berita Acara Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendorong perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.
Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Masukan yang diperoleh dari para peserta akan menjadi bahan berharga dalam penyempurnaan kebijakan dan standar pelayanan, sehingga pelayanan publik yang diberikan dapat semakin efektif, adaptif, dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh pemangku kepentingan. (AMD)
