BOGOR - Dalam upaya memperkuat pilar pengawasan obat di seluruh pelosok negeri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyelenggarakan “Forum Komunikasi dan Peningkatan Kompetensi bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM Tahun 2026”. Pertemuan strategis yang berlangsung di Bogor pada 11-12 Februari 2026 ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan gerak langkah pengawasan pusat dan daerah dengan program prioritas Presiden.
Kegiatan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan langkah konkret dalam memastikan setiap obat yang beredar di tangan masyarakat memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu yang tidak bisa ditawar.
Harmonisasi Standar Global dan Pengawasan Berbasis Risiko
Salah satu poin utama yang ditekankan adalah konsistensi dalam mempertahankan predikat WHO-Listed Authority (WLA). BPOM menginstruksikan seluruh UPT untuk menjadikan Surat Edaran Deputi I per Februari 2026 sebagai kompas utama dalam menjalankan proses bisnis pengawasan.
Kunci dari kepercayaan publik adalah standardisasi. Pengawasan yang dilakukan harus berbasis risiko, terdokumentasi dengan baik, dan akuntabel. Penindakan atau sanksi berat, seperti pencabutan izin, dilakukan dengan pertimbangan matang terhadap rekam jejak pelaku usaha demi keadilan hukum.
Selain itu, dalam menyikapi perkembangan teknologi, BPOM memberikan perhatian khusus pada peredaran obat secara daring. Pengawasan pada sektor Business to Business (B2B) dan Business to Consumer (B2C) akan diperketat, terutama bagi sarana pelayanan kefarmasian yang bermitra dengan Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF). Langkah ini diambil untuk menutup celah peredaran obat ilegal di ruang digital.
Isu Strategis: OAT, AMR, hingga Penggunaan Obat Manusia pada Hewan
Dalam forum ini, BPOM juga memetakan langkah-langkah preventif terhadap isu kesehatan nasional, antara lain:
- Pengawalan Obat Anti Tuberkulosis (OAT): Memastikan distribusi OAT di puskesmas dan instalasi farmasi berjalan tepat sasaran guna mendukung eliminasi TBC.
- Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR): Memperkuat bimbingan teknis penggunaan antibiotik dan optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.
- Sertifikasi CDOB: Mendorong percepatan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik bagi instalasi farmasi pemerintah.
Terkait isu penggunaan obat manusia untuk hewan, BPOM menetapkan kebijakan berbasis prinsip kehati-hatian. Penggunaan obat manusia hanya diizinkan untuk hewan peliharaan dan hewan liar melalui resep dokter hewan, namun dilarang keras untuk digunakan pada hewan ternak guna mencegah risiko residu yang berdampak pada kesehatan manusia.
Menuju Sinergi Tanpa Batas Sebagai penutup,
Sinergi yang telah dilakukan selama ini diharapkan mampu menciptakan kesamaan persepsi bagi seluruh inspektur CDOB di lapangan, sehingga negara benar-benar hadir memberikan perlindungan maksimal bagi kesehatan seluruh rakyat Indonesia.
