SURABAYA – Keamanan dan mutu obat hingga ke tangan masyarakat sangat bergantung pada keandalan sistem distribusinya. Menyadari krusialnya hal tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar forum dialog dan bimbingan teknis interaktif guna mengawal implementasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada Fasilitas Pengelola Kefarmasian (FPK) di wilayah Jawa Timur, Senin (18/5/2026).
Acara yang dipusatkan di Aula Balai Besar POM di Surabaya ini digelar secara hybrid—memadukan pertemuan luring dan daring—guna menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara luas. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Yudi Noviandi, M.Sc.Tech, Apt. Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Balai POM di Kediri, Kepala Balai POM di Jember, dan Kepala Loka POM di Madiun.
Dalam sambutannya, Kepala Balai Besar POM di Surabaya menegaskan bahwa penerapan CDOB bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi. "Ini adalah upaya nyata mewujudkan tata kelola distribusi obat untuk memastikan mutu obat tetap terjaga, sekaligus membentengi masyarakat dari risiko peredaran obat palsu dan ilegal yang berbahaya," ujarnya. Dalam sambutannya juga diingatkan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, seluruh sarana distribusi obat milik pemerintah wajib menerapkan standar CDOB.
Kolaborasi ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Perwakilan BKKBN Kabupaten Sidoarjo, serta perwakilan dari seluruh 38 Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten se-Jawa Timur. Pertemuan lintas sektor ini secara khusus menyoroti peran vital FPK dalam mendukung program prioritas nasional, salah satunya adalah penjaminan ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) yang bermutu, serta obat-obatan program kependudukan dan keluarga berencana.
Dialog ini menghadirkan narasumber utama, yaitu Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Badan POM, Bayu Wibisono, S.Si., Apt. MAB. Dalam paparannya, Bayu Wibisono menyampaikan potret riil hasil pengawasan FPK di wilayah Jawa Timur untuk menjadi bahan peningkatan dan penguatan pengelolaan obat oleh sarana distribusi obat pemerintah.
"Tantangan kita bukan semata-mata keterbatasan infrastruktur fisik, melainkan konsistensi dalam menjaga sistem dokumentasi dan pengendalian operasional," disampaikan Bapak Direktur dalam paparannya. Kelemahan pada aspek-aspek tersebut berisiko menurunkan mutu obat sepanjang jalur distribusi atau memicu terjadinya kekosongan pasokan obat program di masyarakat.
Menutup forum dialog, Badan POM menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar bertindak sebagai pengawas, melainkan sebagai mitra strategis daerah. Melalui inovasi seperti platform "SMART CDOB" (Sosialisasi, Pendampingan, Asistensi, Sertifikasi CDOB), BPOM siap mengawal dan memberikan asistensi penuh bagi Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian di Jawa Timur dalam menyusun langkah perbaikan (Corrective Action and Preventive Action/CAPA). Sinergi yang kuat ini diharapkan mampu membawa seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur mencapai kepatuhan standar, demi mewujudkan pelayanan publik yang kredibel dan perlindungan kesehatan masyarakat yang optimal.
