JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan terus mengupayakan perkuatan pengawasan terhadap pemasukan produk obat dan makanan yang dibawa langsung oleh penumpang maupun melalui barang kiriman dari luar negeri. Langkah ini ditempuh guna mengantisipasi maraknya tren penyalahgunaan jalur Special Access Scheme (SAS) untuk tujuan pribadi yang berisiko menjadi pintu masuk obat ilegal atau Tanpa Izin Edar (TIE).
Sebagai bentuk transparansi dan penguatan koordinasi, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor menyelenggarakan forum koordinasi. Forum ini menjadi ruang sinergi yang melibatkan jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia, Direktorat Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Kesehatan, serta Badan Karantina Indonesia.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah rencana pengintegrasian Ketentuan Larangan dan Pembatasan (Lartas) BPOM ke dalam aplikasi deklarasi bersama bernama All Indonesia. Aplikasi yang dipayungi Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Menteri ini merupakan terobosan di bawah koordinasi Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah untuk menyatukan deklarasi barang dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L).
Melalui integrasi ini, masyarakat yang datang dari luar negeri tidak perlu lagi melakukan pengisian data secara berulang. Pihak Bea Cukai pun mendorong agar penumpang melakukan self-declare melalui aplikasi ini sejak H-3 sebelum keberangkatan dari bandara asal (origin) agar proses pemeriksaan di area kedatangan domestik menjadi lebih cepat dan efisien. Bagi BPOM sendiri, integrasi ke dalam sistem elektronik yang dikembangkan oleh Imigrasi ini menjadi solusi, sehingga pemetaan risiko pemasukan obat dan makanan ke Indonesia dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
Dalam implementasi di lapangan, pengawasan produk obat bawaan penumpang saat ini merujuk pada Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2023. Melalui peraturan ini, pembatasan pemasukan obat melalui jalur pribadi dihitung berdasarkan jenis sediaan. Untuk barang bawaan tanpa resep dokter, sediaan padat (tablet/kapsul) dibatasi maksimal 30 pcs per produk, sedangkan sediaan lain seperti cair atau aerosol maksimal 3 pcs per produk. Jika penumpang memiliki resep dokter, jumlah obat yang diizinkan adalah maksimal untuk 90 hari pengobatan.
Sementara itu, aturan untuk barang kiriman pemasukannya wajib menyertakan resep dokter dengan batas maksimal 90 hari pengobatan. Untuk komoditi non-obat berupa obat bahan alam (obat tradisional) dan suplemen kesehatan, batas maksimal yang diperbolehkan masuk adalah 5 pcs per jenis dan per pengirim atau penerima. Untuk kosmetik batasnya 20 pcs per pengirim atau penerima, sementara untuk pangan olahan batasnya adalah 5 kilogram per pengirim atau penerima.
Terkait dengan pengawasan perbatasan, forum ini mempertegas batasan kewenangan instansi. BPOM dapat menerbitkan rekomendasi obat luar negeri non-izin edar melalui jalur SAS kecuali untuk golongan Narkotika dan Psikotropika yang kewenangannya berada di bawah regulasi Kementerian Kemenkes. Sesuai aturan, narkotika sama sekali dilarang masuk melalui jalur pribadi ini, sedangkan psikotropika hanya diizinkan khusus bagi Warga Negara Asing (WNA) dengan pembatasan maksimal untuk kebutuhan 2 bulan pengobatan, dengan mekanisme pemasukan hanya melalui barang bawaan dan harus disertai resep dokter. Meski rekomendasi teknis diterbitkan oleh UPT BPOM, Bea Cukai tetap memegang wewenang penuh di area pabean untuk mengeksekusi apakah barang tersebut dapat dirilis atau harus ditegah.
Ketatnya pembatasan didasari oleh banyaknya modus pelanggaran yang ditemukan petugas di lapangan. Mulai dari maraknya praktik Jasa Titip (Jastip) berkedok kebutuhan personal, penggunaan resep elektronik luar negeri yang diragukan keabsahannya, hingga indikasi penyelundupan obat. Beberapa kasus yang disoroti antara lain pemasukan obat lambung mengandung Misoprostol yang diduga kuat disalahgunakan sebagai obat aborsi ilegal, serta pasokan krim anti radang dosis tinggi asal negara-negara di timur tengah dalam jumlah tidak wajar yang ditengarai disalahgunakan untuk pemutih kulit.
Tantangan nyata juga banyak dihadapi oleh jajaran UPT BPOM di daerah, terutama di wilayah bandara internasional dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dalam menghadapi berbagai dinamika di lapangan, seperti keterbatasan dokumen pendukung akibat perbedaan sistem di luar negeri atau kebutuhan pengobatan jangka panjang, BPOM menegaskan bahwa penanganan pengawasan jalur SAS pribadi ini pada prinsipnya dilakukan secara case-by-case dengan tetap mengutamakan keselamatan jiwa pasien (life-saving). Seluruh masyarakat, baik WNI maupun WNA, memiliki kewajiban mutlak untuk mematuhi regulasi pembatasan yang berlaku di Indonesia demi menjamin keamanan dan mencegah celah penyalahgunaan obat ilegal. Petugas di lapangan juga diarahkan untuk mengedukasi masyarakat agar melengkapi dokumen persyaratan, seperti resep dokter, guna memastikan bahwa produk yang dimasukkan benar-benar untuk terapi pribadi.
Seluruh rangkaian evaluasi dan diseminasi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi BPOM dan Bea Cukai di lapangan, sekaligus menjadi dasar kebijakan yang fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan darurat medis tanpa mengorbankan aspek keamanan dan mutu produk yang masuk ke Indonesia. Pada akhirnya, langkah integrasi dan koordinasi intensif ini diharapkan mampu melahirkan sistem pengawasan yang kuat di setiap pintu masuk negara. Dengan demikian, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.
Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih detil terkait ketentuan pemasukan Obat dan Makanan untuk penggunaan pribadi dengan mengakses tautan link.pom.go.id/link/YourMedsToID atau menghubungi layanan konsultasi melalui kontak Halo BPOM di 1500533 atau WhatsApp di nomor 081212987545.
