Jakarta – Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan serta kualitas pelayanan publik di bidang distribusi obat, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP menyelenggarakan pertemuan koordinasi secara daring pada Jumat (29/05/2026). Kegiatan strategis ini dihadiri oleh 231 peserta yang merupakan perwakilan dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia.
Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Dalam arahan pembukanya, Direktur menyampaikan sejumlah isu terkini dan regulasi baru yang krusial bagi pengawasan hilir obat, antara lain:
-
Hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026.
-
Perkembangan penyusunan rancangan Peraturan BPOM (PerBPOM) terkait Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
-
Pemberlakuan PP Nomor 15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BPOM.
-
Kewajiban sertifikasi CDOB bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF).
-
Kewajiban pemenuhan CDOB bagi Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian/Instalasi Farmasi Pemerintah.
Untuk memetakan kondisi riil di lapangan, agenda dilanjutkan dengan sesi berbagi pengalaman (sharing session) mengenai implementasi dan kendala penerapan Daftar Periksa CDOB. Diskusi ini memberikan gambaran mengenai tantangan serta keberhasilan yang ditemui dalam memastikan fasilitas distribusi mematuhi aturan yang berlaku. Sesi ini diperkaya dengan tukar pikiran dan panduan teknis yang dipandu oleh Ketua Tim Kerja Sertifikasi, Pendampingan Pelaku Usaha, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Melalui koordinasi ini, forum berhasil menyepakati langkah-langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Pusat dan Daerah dalam proses sertifikasi. Beberapa poin penting yang disepakati antara lain memberikan pendampingan intensif bagi UPT yang baru dibentuk sebagai bagian dari koordinasi lintas unit, serta permohonan sertifikasi disesuaikan dengan regulasi terbaru.
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP telah melakukan penyesuaian terhadap aplikasi sertifikasi CDOB (sertifikasicdob.pom.go.id) untuk mengakomodasi ketentuan sesuai regulasi terbaru. Seluruh catatan penting dan evaluasi teknis yang dikumpulkan sepanjang pertengahan tahun ini akan terus dikawal bersama, serta siap dievaluasi kembali pada pertemuan berkala berikutnya.
Melalui sinergi kuat antara Pusat dan UPT, BPOM berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan sertifikasi yang prima, transparan, dan akuntabel demi menjamin mutu obat yang beredar di masyarakat. (Tim Sertifikasi-Ditwasdis)
